JAKARTA — Polemik seputar dugaan praktik suap dan jual beli suara dalam Muktamar NU kembali memanas. Kali ini, kritik keras datang dari Haji Raden Mas Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy yang menyoroti sikap seorang tokoh yang ia sebut sebagai “Ipul”.
Dalam sebuah tulisan yang beredar, Khalilur mengungkap percakapan dengan sejumlah Ketua PWNU yang menurut pengakuannya berlangsung selama sekitar empat jam di Jakarta.
Pertemuan tersebut, kata dia, membahas berbagai informasi mengenai dugaan pemberian uang muka atau DP kepada sejumlah pihak hingga dugaan pelunasan transaksi di beberapa lokasi.
Salah satu lokasi yang disebut dalam percakapan itu adalah Hotel Fatma di Jombang yang dalam tulisan tersebut dikaitkan dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Seluruh tudingan mengenai suap, transaksi suara, pemberian DP, maupun pelunasan sebagaimana dimuat dalam tulisan tersebut merupakan klaim dan tuduhan yang masih memerlukan verifikasi, bukti independen, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Yang menarik, Khalilur tidak hanya mengkritik substansi persoalan, tetapi juga menggunakan istilah “aktor sejati” untuk menggambarkan sosok yang menjadi sasaran kritiknya.
Ia menyebut ada dua cara melihat sikap tersebut.
Pertama, dari perspektif agama. Kedua, dari perspektif drama.
“Jawaban versi agama: Ipul munafik terbaik. Jawaban versi drama: Ipul aktor sejati,” tulis Khalilur.
Menurut Khalilur, seorang aktor sejati bukan sekadar menghafal dialog. Ia harus mampu menghayati karakter, menjalankan peran secara total, dan membuat penonton percaya bahwa karakter yang dimainkan adalah kenyataan.
Dalam konteks polemik Muktamar, ia menilai tokoh yang dikritiknya sedang memainkan peran sebagai “penjaga moral Muktamar”.
Padahal, menurut tuduhan yang disampaikannya, terdapat dugaan keterlibatan dalam praktik transaksi suara.
Kontradiksi inilah yang kemudian menjadi bahan kritik paling tajam dalam tulisan tersebut.
Khalilur menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar pertarungan narasi antarelite.
Ia mempertanyakan apakah publik masih dapat diyakinkan hanya dengan pernyataan dan bantahan tanpa disertai penjelasan terbuka mengenai dugaan transaksi yang menjadi sorotan.
Menurutnya, semakin keras sebuah narasi dibangun untuk membantah sebuah isu, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi dan pembuktian.
“Sadarlah, semuanya sudah tahu kau berdusta,” tulis Khalilur dalam bagian akhir kritiknya.
Pernyataan itu menjadi bentuk ekspresi politik dan kritik pribadi penulis, bukan kesimpulan hukum bahwa pihak yang dituding memang terbukti melakukan kebohongan.
Kritik Khalilur kemudian ditutup dengan seruan yang sangat keras.
“BUKA DULU TOPENGMU! PENSIUN! Kami sudah muak dengan akting murahanmu!”
Ia juga mempertanyakan masa depan pemerintahan apabila pejabat publik terseret kontroversi tetapi tidak mampu memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada masyarakat.
Menurut Khalilur, persoalan integritas pejabat publik tidak hanya menyangkut benar atau salah secara hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat.
Terlepas dari kerasnya kritik tersebut, tuduhan mengenai suap dan jual beli suara merupakan persoalan serius yang tidak semestinya berhenti sebagai perang opini.
Jika memang terdapat dugaan transaksi dalam proses Muktamar, publik tentu berharap adanya bukti yang dapat diverifikasi dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam tudingan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, membantah, atau menunjukkan bukti yang dapat menjelaskan duduk perkara sebenarnya.
Pada akhirnya, publik membutuhkan lebih dari sekadar “aktor”, “skenario”, dan “narasi”.
Publik membutuhkan fakta.
Dan ketika tudingan semakin keras, tuntutan terhadap transparansi pun semakin besar.
Pewarta: Vian
Editor: Redaksi
