Jakarta, Faktualnews net // 9 Oktober 2026 — Dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Kalimantan Barat akhirnya angkat bicara untuk meluruskan informasi yang mengaitkan nama mereka dengan kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI serta pertemuan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada 8 Agustus 2026.
KH Muhammad Isma’il Ghofur, Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Barat, dan H. Nazril Hijar, S.Ag., M.Pd., Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara, sama-sama menegaskan bahwa mereka tidak menghadiri kegiatan maupun pertemuan tersebut.
Klarifikasi ini disampaikan melalui surat pernyataan tertulis masing-masing, di tengah dinamika organisasi menjelang dan setelah pelaksanaan Muktamar NU. Keduanya menegaskan pentingnya meluruskan informasi agar tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran di tengah warga Nahdliyin.
KH Muhammad Isma’il Ghofur, melalui surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026, secara tegas membantah kehadirannya dalam kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI.
Ia juga menegaskan tidak berangkat bersama rombongan penerbangan Lion Air nomor IU 691 maupun melakukan perjalanan secara mandiri untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Klarifikasi itu disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang mencantumkan namanya seolah-olah menjadi bagian dari kegiatan tersebut.
Sementara itu, H. Nazril Hijar melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026 juga menegaskan tidak menghadiri kegiatan di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada 8 Agustus 2026.
Nazril menjelaskan, pada tanggal tersebut dirinya berada di Kabupaten Kayong Utara untuk mengikuti penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 Provinsi Kalimantan Barat.
Ia juga meluruskan keterlibatannya dalam agenda Muktamar NU. Menurut keterangannya, keikutsertaannya berlangsung pada 27–31 Agustus 2026, sesuai jadwal yang ditetapkan panitia di arena Muktamar.
Di luar agenda resmi tersebut, Nazril menyatakan tidak mengikuti kegiatan lain dan tidak menghadiri pertemuan di hotel mana pun.
Klarifikasi kedua tokoh tersebut menjadi penting di tengah perhatian publik terhadap dinamika Muktamar NU. Bagi organisasi sebesar NU, persoalan kehadiran, keterlibatan, dan pencantuman nama dalam suatu kegiatan bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga menyangkut akurasi informasi serta kepercayaan warga Nahdliyin.
Prinsip menjaga marwah organisasi pun menjadi relevan. Musyawarah, transparansi, dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi merupakan bagian penting untuk memastikan setiap proses berjalan secara bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Narasi “Demi Marwah NU, Kami Tak Hadir” dapat menjadi penegasan sikap apabila memang merupakan pernyataan langsung yang telah dikonfirmasi kepada pihak bersangkutan.
Namun, mengenai dugaan tujuan maupun agenda di balik pertemuan 8 Agustus 2026 tersebut, diperlukan keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, persoalan ini tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak sebelum seluruh informasi terverifikasi.
Surat pernyataan KH Muhammad Isma’il Ghofur dan H. Nazril Hijar diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar, sekaligus memastikan publik memperoleh gambaran yang akurat mengenai kehadiran kedua tokoh tersebut dalam rangkaian kegiatan di Jakarta.
Di tengah dinamika internal NU, klarifikasi terbuka menjadi penting agar nama para tokoh tidak dikaitkan dengan kegiatan yang menurut pernyataan mereka tidak dihadiri.
Lebih dari sekadar membantah informasi, langkah ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pemberitaan, terutama ketika menyangkut nama tokoh, integritas organisasi, dan proses pengambilan keputusan di tubuh Nahdlatul Ulama.
Bagi warga Nahdliyin, menjaga marwah NU bukan hanya soal siapa yang hadir atau tidak hadir dalam suatu pertemuan. Yang tak kalah penting ialah memastikan setiap informasi disampaikan secara akurat, setiap proses berjalan sesuai mekanisme organisasi, dan setiap persoalan dijelaskan secara terbuka serta berimbang.
Wartawan: Vian
Editor: Redaksi
