Jakarta – Bawaslu RI menemukan beberapa permasalahan terkait distribusi logistik Pemilu 2024 di luar negeri. Catatan dari 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dari 61 perwakilan menunjukkan sejumlah temuan yang menarik perhatian Bawaslu.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan hasil temuan tersebut dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Senin (08/01/2024).
Permasalahan pertama adalah penyebaran surat suara yang tidak sesuai jumlahnya, terjadi di 29 PPLN. Selanjutnya, ditemukan kelebihan surat suara di 32 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan kelebihan surat suara untuk Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) di 14 PPLN.
Tidak hanya itu, Bawaslu juga menemukan kelebihan surat suara untuk Kotak Suara Keliling (KSK) di 3 PPLN, serta kelebihan surat suara metode POS di 3 PPLN. Adapun kekurangan surat suara terjadi di 20 PPLN, dan surat suara rusak tersebar di 39 PPLN.
Menanggapi hasil dari pengawasan tersebut, Bawaslu memerintahkan semua pengawas pemilu untuk melakukan pemutakhiran data logistik dengan mengawasi distribusinya secara cermat.
Baca Juga: Bawaslu: Ada 33 Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu
Pengawas pemilu juga diminta memastikan jadwal distribusi logistik terpenuhi hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Keamanan logistik juga menjadi fokus penting Bawaslu saat ini.
“Pengawas pemilu juga sudah kami minta untuk selalu pastikan keamanan logistik dan mencatat hasil pengawasan ke dalam Form A,” ujar Lolly Suhenty.
Lolly menjelaskan bahwa Bawaslu telah memberikan saran perbaikan dan memastikan informasi seputar kekurangan, kelebihan, dan kerusakan surat suara disampaikan kepada KPU RI untuk segera ditangani. Proses realisasi saran perbaikan tersebut masih dalam pengawasan ketat oleh Bawaslu.
Selain itu, Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda menegaskan bahwa koordinasi telah dilakukan oleh pengawas pemilu baik di dalam maupun luar negeri dan mereka diperintahkan untuk memastikan keamanan distribusi logistik hingga hari pemungutan suara.
Ia juga menekankan pentingnya melaporkan kondisi yang mendesak kepada KPU terkait situasi force majeure yang harus segera ditangani.
