Kendari – Angka inflasi di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan yang signifikan, bahkan berhasil turun di bawah rata-rata nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto setelah mengadakan rapat koordinasi membahas persoalan pengendalian inflasi pada Rabu (03/01/2023).
Rapat koordinasi pengendalian inflasi ini dilakukan secara virtual di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Rabu (02/01/2023) dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Badan Pangan Nasional, Staf Kepresidenan RI, BPS Pusat dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara.
Menurut Andap, angka inflasi di Sulawesi Tenggara saat ini sangat menggembirakan, yaitu sebesar 2,58 %, dimana sebelumnya angkanya relatif tinggi.
Baca Juga: Capaian Pj Bupati dalam 100 Hari Kerja Memimpin Kabupaten Konawe
Awalnya, penurunan inflasi hanya melibatkan dua kota yang menjadi representasi dalam perhitungan. Namun pada tahun 2024, akan ditambahkan kabupaten lain yakni Kabupaten Kolaka dan Konawe.
“Dari 17 kabupaten/kota, ada dua kabupaten yang menjadi acuan perhitungan inflasi. Melihat kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah, kami telah menyusun langkah-langkah cermat untuk mengatasi inflasi ini,” kata Andap pada awak media.
Andap juga mengungkapkan bahwa beberapa komoditas terutama cabai, bawang dan ikan turut berperan dalam tingginya angka inflasi.
Dalam menghadapi masalah ini, ia berencana untuk membentuk sentra-sentra yang mempermudah penyediaan pangan tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Baca Juga: Asik Nikmati Liburan di Pulau Bokori Wisatawan Ini Malah Temukan Granat
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara, Agnes Widiastuti menjelaskan bahwa menurut data BPS terakhir angka inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,58 %.
“Inflasi disumbangkan terutama dari beras, cabe dan angkatan udara. Itulah komoditas-komoditas yang berkontribusi pada inflasi,” ujarnya.
Agnes juga menyoroti komoditas seperti cabe dan beras yang seringkali menjadi penyumbang inflasi. Oleh karena itu, instansi terkait akan berkoordinasi dengan para petani untuk mengatasi permasalahan ini.
