Jakarta – KPU RI mengumumkan bahwa proses pengiriman logistik pemilu untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 telah selesai secara penuh (100%).
Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI menjelaskan bahwa tahap pertama ini melibatkan pengiriman logistik berdasarkan DPT. Setelah mencapai 100%, tahap akan dilanjutkan dengan pengiriman logistik pemilu tahap kedua berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT).
“Sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 pukul 22.00 WIB, produksi, pengiriman, dan penerimaan logistik pemilu tahap satu ini telah mencapai 100% di seluruh KPU Kabupaten/Kota,” ujar Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (05/01/2024).
Adapun untuk tahap kedua yang diperuntukkan untuk DCT, saat ini produksinya sudah mencapai 85% ditanggal yang sama.
Baca Juga: Rumah Muhaimin Ketua DPD Gerindra Maluku Utara di Geledah KPK
Yulianto menjelaskan bahwa proses produksi, pengiriman dan penerimaan logistik pemilu tahap dua dijadwalkan akan sampai paling lambat tanggal 15 Januari 2023.
“Semua proses pengiriman serta penerimaan logistik tahap dua dijadwalkan itu selambat lambatnya tanggal 15 Januari 2024 sudah akan sampai disemua kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Yuliaanto, seperti yang dilansir dari liputan6.
Selain itu, Yunarto memastikan bahwa KPU RI akan mendistribusikan seluruh logistik pemilu dari gudang penyimpanan KPU Kabupaten/Kota paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 13 Februari 2024 mendatang.
Dalam konteks persiapan pemilu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan KPU baik di pusat maupun daerah untuk menjalankan pemilu dengan jujur dan adil.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Aturan Baru Pajak Gaji Buruh Berlaku Mulai Januari 2024
Jokowi juga menekankan bahwa Pemilu 2024, yang tinggal 45 hari lagi adalah sebuah tugas yang kompleks karena melibatkan Pilpres dan Pileg bersamaan dengan jumlah partisipan yang besar.
Meskipun kompleks, Jokowi menegaskan bahwa pemilu harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang. Dia menekankan pentingnya kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik dan sistem teknologi yang baik.
Jokowi juga memberikan peringatan terhadap potensi kesalahan teknis, menyatakan bahwa kecerobohan kecil bisa berimplikasi politik dan dapat mengganggu stabilitas negara serta legitimasi pemilu di Indonesia. Selain itu, dia memastikan dukungan penuh pemerintah terhadap KPU untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.
