Konawe – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (11/01/2024) setelah sehari sebelumnya Mentan berada di Kabupaten Konawe Utara menyalurkan bantuan kepada petani.
Tiba di Kabupaten Konawe, Amran langsung menuju ke Desa Waworoda Jaya, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, sebagai lokasi pemberian bantuan simbolis kepada petani.
Kedatangan Amran Sulaiman ke Kabupaten Konawe di dampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, Bupati Konawe Harmin Ramba, Bupati Konawe Utara Ruksamin, Danrem 143 HO, dan perwakilan dari TNI, Polri, serta Kejari Konawe.
Rombongan Mentan disambut oleh pejabat Eselon I Kementan RI, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, serta beberapa kepala dinas terkait. Setelah itu, Amran Sulaiman langsung meninjau dan melakukan penanaman bibit padi di lokasi kegiatan.
Dalam sambutannya di depan masyarakat dan petani, Amran Sulaiman memberi motivasi kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Babinsa untuk terus fokus pada kinerja serta bekerja maksimal tanpa sering berkeluh kesah.
Baca Juga: Rencana Pembangunan Jalan Latoma-Routa Mendapat Lampu Hijau dari KLHK
Mentan juga memberi bantuan secara simbolis berupa 10.000 bibit padi, pupuk, traktor besar 5 unit, traktor roda dua 20 unit, kombain 5 unit, dan KTP pengganti Kartu Tani untuk para petani di Kabupaten Konawe.
Selain memberikan bantuan, Mentan juga menekankan kepada Dandim dan Kapolres agar tidak melakukan penangkapan terhadap petani yang membeli bahan bakar untuk kebutuhan pertanian.
“Misal 35 liter, petani jangan dipersulit karena ini akan menghambat produktivitas pertanian. Hal ini akan membuat produksi pertanian yang telah ekspansi ke luar negeri menjadi sia-sia,” ujar Amran.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk dan harga gabah yang berfluktuasi.
Amran Sulaiman menyampaikan bahwa perubahan subsidi pupuk menjadi subsidi produksi akan membutuhkan perubahan tata ruang daerah dengan biaya yang mencapai Rp 2.000 triliun. Hal ini tentu akan membebani keuangan negara.
