Jakarta – Bupati Konawe Utara Ruksamin menyuarakan pentingnya Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan saat menghadiri Rakornas yang digelar oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Kamis (07/12/2023) di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, Jakarta.
Rakornas Investasi 2023 ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo serta beberapa menteri diantaranya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadia, Menteri BUMN Erik Tohir, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri BPN Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Rakornas dengan tema “Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan” ini turut pula dihadiri oleh 240 bupati dan walikota daerah padat investasi di Indonesia.
Dalam pidatonya, Joko Widodo mendorong peningkatan investasi di daerah yang akan memberi nilai tambah bagi penerimaan negara dan daerah. Dengan peningkatan investasi maka tentu akan berdampak langsung pada daerah dimana akan otomatis terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Bawaslu Konawe Gelar Apel Siaga, Siap Sukseskan Pemilu 2024
“Investasi harus terus tumbuh karena dengan investasi maka penerimaan negara dan penerimaan daerah akan meningkat. Banyak yang bertanya, “Pak investasi itu selain meningkatkan kesempatan kerja, apa ada lagi?” Penerimaan negara. Karena PPh Badan jelas kita dapat, PPh Karyawan juga kita dapat. Bea ekspor, PNBP dan dividen setiap tahunnya apabila kita menanam saham di dalamnya,” ujar Joko Widodo.
Presiden juga mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian khusus pada investasi yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan memberi nilai tambah tinggi melalui hilirisasi industri.
“Kenapa mesti hilirisasi? Karena ini memberi nilai tambah yang sangat tinggi. Contoh, 2017 ekspor nikel negara kita di angka 3,3 milliar Dolar AS. Begitu masuk ke hilirisasi pada tahun 2022 nilainya itu di angka 33,8 milliar Dolar AS. Lonjakan ini sangat tinggi,” ujar Presiden.
Menariknya dalam sesi diskusi dengan kepala daerah, Bupati Konut Ruksamin menyuarakan pendapatnya terhadap investasi. Ruksamin mengaku berkomitmen terhadap kemudahan dalam perizinan investasi. Namun hal ini juga perlu dibarengi pengawasan ketat dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Ahuawatu Dinobatkan Sebagai Desa Antikorupsi 2023 dari Sulawesi Tenggara
Menurutnya, dengan pengawasan yang ketat maka keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup di daerah dapat terjaga dengan baik.
“Sudah tidak diragukan lagi bagaimana inovasi dari semua Kementerian dan Pemda untuk mempercepat penerbitan izin dalam kemudahan investasi. Namun semua ini juga perlu diikuti dengan pengawasan yang ketat,” ujar Ruksamin.
“Mau berapa hektar atau berapa Ton pun yang diberikan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada perusahaan khususnya pertambangan, jangan diterbitkan dulu untuk tahun depan sebelum lokasi yang sudah digarap direklamasi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan pengawasan ketat yang melibatkan Pemda maka selain target produksi tercapai, masyarakat bisa sejahtera dan alam pun tetap terjaga dimasa depan.
Baca Juga: Rapimprov Kadin Sultra Usung Tema Peningkatan Peran Terhadap UMKM dan Investasi
“Jika perlu, berikan tanggung jawab lebih ke daerah untuk turut melakukan reklamasi pasca tambang. Jika ini kita lakukan maka Insya Allah target produksi nikel kita bisa tercapai, masyarakat sejahtera dan daerah pun dalam hal ini alam turut terjaga kelestariannya,” tegas Ruksamin.
Dari pantauan awak media selain Ruksamin yang di dampingi oleh Kadis PTSP Konut Sofyan, Kadis Kominfo Konut Abdollah, Kabag Prokopi Satriawan, Rakornas Invetasi 2023 ini juga dihadiri lima kepala daerah yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hadirnya Bupati Konut 2 periode ini pada Rakornas kali ini tentu juga merupakan sebuah bentuk pengakuan akan kontribusi daerah yang dipimpinya (Konawe Utara) dalam percaturan ekonomi nasional.
Dengan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah dan sosok pemimpin visioner pada diri Ruksamin, Konawe Utara kini mulai menjadi salah satu daerah dengan iklim investasi terbaik di Sulawesi Tenggara.
Bukti dari semua itu, saat ini Konawe Utara ditetapkan sebagai salah satu Pusat Strategi Nasional (PSN) oleh Presiden RI Joko Widodo.
